0

PotretNusantara, Jakarta - Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebut ada 52 PNS koruptor di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang masih aktif meski terseret kasus korupsi. Angka PNS koruptor itu terbanyak dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia.

"Berdasarkan data BKN, DKI Jakarta merupakan pemerintah tingkat provinsi yang terbanyak mempekerjakan PNS berstatus terpidana tipikor inkracht, yaitu sebanyak 52 orang," kata Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN, I Nyoman Arsa dalam keterangan tertulisnya pada Jumat, 14 September 2018.

Berdasarkan situs setkab.go.id, BKN menginformasikan, hingga kini terdapat 2.357 PNS pelaku tindak pidana korupsi yang sudah inkracht, tetapi masih tetap aktif bekerja.


Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.917 merupakan PNS yang bekerja di Pemerintah Kabupaten/Kota, 342 PNS bekerja di Pemerintah Provinsi, dan sisanya 98 PNS bekerja di Kementerian/Lembaga di wilayah Pusat.

Menyusul Jakarta, Sumatera Utara menempati peringkat kedua untuk Pemerintah Provinsi terbanyak yang mempekerjakan PNS berstatus terpidana tipikor inkracht yaitu 33 orang. Lampung berada di urutan ketiga dengan jumlah 26 PNS.

Adapun untuk tingkat pemerintah kabupaten/kota, Sumatera Utara menempati peringkat teratas dalam mempekerjakan PNS berstatus terpidana tipikor inkracht. Pemkot Sumatera Utara mempekerjakan 265 PNS berstatus inkracht kasus korupsi.

Sementara, pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Riau menempati peringkat kedua terbanyak yanb mempekerjakan PNS berstatus terpidana tipikor inkracht, yaitu 180 orang.

Sedangkan, Pemerintah Provinsi yang paling sedikit mempekerjakan PNS berstatus terpidana korupsi adalah DI Yogyakarta, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku. Keempat provinsi tersebut sama sekali tidak mempekerjakan PNS koruptor.

Sedangkan, untuk pemerintah kabupaten/kota yang paling sedikit mempekerjakan PNS koruptoradalah Bangka Belitung, disusul DI Yogyakarta, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.
Sumber:Tempo.co

Posting Komentar

 
Top